Saya ucapkan selamat kepada Presiden Jokowi atas terbentuknya Kabinet Kerja yang ia baru saja umumkan kemarin (26/10/14) dan akan yang akan dilantik pada hari ini. Dan seperti yang Jokowi pernah katakan, susunan kabinetnya memang tidak akan bisa memuaskan semua orang.
Jangankan kepada seorang presiden, kepada Tuhan pun tak semua orang merasa puas. Lagipula, berusaha memuaskan semua orang akan berakhir dengan tidak memuaskan semuanya. Sebagian yang tak puas itu ada yang karena alasan keterwakilan primordial, kesukuan, alumni, kelompok.
Sebagian lagi karena opini pada riwayat personal menteri yang terpilih, atau ikut-ikutan percaya pada opini yang berkembang tanpa berusaha kritis atau mencari pendapat lain sebagai perimbangan. Sebagian lagi karena ada udang dibalik batu.
Memiliki dan menyuarakan opini dan pendapat adalah hal yang bagus. Apalagi jika didasari pada maksud dan tujuan yang baik agar Kabinet Kerja Jokowi benar-benar merupakan kabinet yang bersih, profesional, bekerja keras, dan berani melakukan perubahan mendasar.
Yang perlu dipahami adalah Jokowi mengambil keputusan tidak dalam ruang vakum. Ia bukan saja mendengar suara rakyat dan suara relawan, namun ia juga mendengarkan suara-suara partai pendukungnya. Adalah absurd menuntut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden dalam menentukan susunan kabinetnya dengan mengabaikan suara partai pendukungnya.
Langkah yang diapresiasi publik secara luas adalah ketika Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi akhir calon menteri-menterinya. Saya percaya bahwa semua menteri yang telah ditunjuk itu tidak satu pun yang mendapat raport merah oleh KPK maupun PPATK.
Terlalu spekulatif dan mengada-ada jika ada opini bahwa ada orang yang mendapat raport merah oleh KPK namun tetap dijadikan menteri oleh Jokowi. Ini khususnya terkait penunjukan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Saya mengikuti sepintas perdebatan akun @kurawa dan @PartaiSocmed, meski tak lagi follow keduanya. Dan saya memilih untuk lebih percaya pada @kurawa dan Jokowi soal Rini Soemarno.
Soal Puan, saya termasuk yang tak suka bahwa ia ada di Kabinet Kerja Jokowi. Namun saya melihat Puan sebagai representasi Megawati di kabinet, yang dukungannya tak bisa dinafikan begitu saja oleh Jokowi. Saya juga melihat bahwa Jokowi cerdik dengan menempatkan Puan sebagai Menko, bukan menteri. Menko yang baik tentu bisa mendorong sinergi kerja kementrian di bawahnya, namun jika menko buruk pun maka kementrianlah yang menjadi tumpuan utama bagi Jokowi.
Saya menganggap bahwa soal penunjukan menteri telah selesai. Jokowi telah memilih, dan saya menghormatinya. Dan kini kita menunggu langkah-langkah cepat Jokowi dan para menteri di Kabinet Kerja dalam 100 dan 1000 hari ke depan.
Langkah Jokowi untuk meminta KPK memberi briefing kepada para menteri juga merupakan langkah baik. Lebih baik lagi juga meminta PPATK serta mungkin dirjen Pajak untuk memberi briefing kepada para menteri itu.
Para menteri juga baiknya mengikuti langkah Jokowi dalam memilih anak buah, yaitu melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih jajaran pemimpin direktorat di kementriannya. Ini tentu menjadi tambahan beban kerja bagi kedua lembaga itu, namun lebih baik sibuk di depan daripada sibuk di belakang menyeret para dirjen yang kemudian terkena kasus.
Langkah cepat yang diharapkan dari Jokowi adalah realisasi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat bawah. Yang krusial juga adalah keputusan kenaikan BBM serta bagaimana menciptakan sistem untuk memberi "kail" kepada masyarakat miskin terdampak, bukan dalam bentuk "ikan" atau uang tunai.
Terkait dengan kenaikan BBM adalah tindakan cepat untuk mengembangkan transportasi umum, utamanya berbasis rel, yang cepat, murah, dan nyaman, di semua kota di Indonesia sehingga orang akan memilih meninggalkan kendaraan di rumah ketimbang memakainya. Ini akan membuat kota-kota di negeri ini akan terlihat lebih "berbudaya", ketimbang memiliki kota yang semrawut dan macet dimana-mana.
Langkah-langkah nyata untuk mewujudkan revolusi mental yang memang kita semua rasakan urgensinya juga kita tunggu, dan tentu siap untuk mendukungnya. Demikian pula tindakan nyata dan cepat untuk membangun kembali kejayaan maritim, membangun ketahanan dan kemandirian pangan, dan merawat serta mengembangkan budaya kita yang sangat kaya dan beragam itu.
Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja kepada Presiden Jokowi dan para menteri di Kabinet Kerja. Dengan rakyat ikut bekerja, bekerja, dan bekerja, bersama presiden dan kabinetnya, maka Tuhan akan pula bersama kita.
Jangankan kepada seorang presiden, kepada Tuhan pun tak semua orang merasa puas. Lagipula, berusaha memuaskan semua orang akan berakhir dengan tidak memuaskan semuanya. Sebagian yang tak puas itu ada yang karena alasan keterwakilan primordial, kesukuan, alumni, kelompok.
Sebagian lagi karena opini pada riwayat personal menteri yang terpilih, atau ikut-ikutan percaya pada opini yang berkembang tanpa berusaha kritis atau mencari pendapat lain sebagai perimbangan. Sebagian lagi karena ada udang dibalik batu.
Memiliki dan menyuarakan opini dan pendapat adalah hal yang bagus. Apalagi jika didasari pada maksud dan tujuan yang baik agar Kabinet Kerja Jokowi benar-benar merupakan kabinet yang bersih, profesional, bekerja keras, dan berani melakukan perubahan mendasar.
Yang perlu dipahami adalah Jokowi mengambil keputusan tidak dalam ruang vakum. Ia bukan saja mendengar suara rakyat dan suara relawan, namun ia juga mendengarkan suara-suara partai pendukungnya. Adalah absurd menuntut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden dalam menentukan susunan kabinetnya dengan mengabaikan suara partai pendukungnya.
Langkah yang diapresiasi publik secara luas adalah ketika Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi akhir calon menteri-menterinya. Saya percaya bahwa semua menteri yang telah ditunjuk itu tidak satu pun yang mendapat raport merah oleh KPK maupun PPATK.
Terlalu spekulatif dan mengada-ada jika ada opini bahwa ada orang yang mendapat raport merah oleh KPK namun tetap dijadikan menteri oleh Jokowi. Ini khususnya terkait penunjukan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Saya mengikuti sepintas perdebatan akun @kurawa dan @PartaiSocmed, meski tak lagi follow keduanya. Dan saya memilih untuk lebih percaya pada @kurawa dan Jokowi soal Rini Soemarno.
Soal Puan, saya termasuk yang tak suka bahwa ia ada di Kabinet Kerja Jokowi. Namun saya melihat Puan sebagai representasi Megawati di kabinet, yang dukungannya tak bisa dinafikan begitu saja oleh Jokowi. Saya juga melihat bahwa Jokowi cerdik dengan menempatkan Puan sebagai Menko, bukan menteri. Menko yang baik tentu bisa mendorong sinergi kerja kementrian di bawahnya, namun jika menko buruk pun maka kementrianlah yang menjadi tumpuan utama bagi Jokowi.
Saya menganggap bahwa soal penunjukan menteri telah selesai. Jokowi telah memilih, dan saya menghormatinya. Dan kini kita menunggu langkah-langkah cepat Jokowi dan para menteri di Kabinet Kerja dalam 100 dan 1000 hari ke depan.
Langkah Jokowi untuk meminta KPK memberi briefing kepada para menteri juga merupakan langkah baik. Lebih baik lagi juga meminta PPATK serta mungkin dirjen Pajak untuk memberi briefing kepada para menteri itu.
Para menteri juga baiknya mengikuti langkah Jokowi dalam memilih anak buah, yaitu melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih jajaran pemimpin direktorat di kementriannya. Ini tentu menjadi tambahan beban kerja bagi kedua lembaga itu, namun lebih baik sibuk di depan daripada sibuk di belakang menyeret para dirjen yang kemudian terkena kasus.
Langkah cepat yang diharapkan dari Jokowi adalah realisasi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat bawah. Yang krusial juga adalah keputusan kenaikan BBM serta bagaimana menciptakan sistem untuk memberi "kail" kepada masyarakat miskin terdampak, bukan dalam bentuk "ikan" atau uang tunai.
Terkait dengan kenaikan BBM adalah tindakan cepat untuk mengembangkan transportasi umum, utamanya berbasis rel, yang cepat, murah, dan nyaman, di semua kota di Indonesia sehingga orang akan memilih meninggalkan kendaraan di rumah ketimbang memakainya. Ini akan membuat kota-kota di negeri ini akan terlihat lebih "berbudaya", ketimbang memiliki kota yang semrawut dan macet dimana-mana.
Langkah-langkah nyata untuk mewujudkan revolusi mental yang memang kita semua rasakan urgensinya juga kita tunggu, dan tentu siap untuk mendukungnya. Demikian pula tindakan nyata dan cepat untuk membangun kembali kejayaan maritim, membangun ketahanan dan kemandirian pangan, dan merawat serta mengembangkan budaya kita yang sangat kaya dan beragam itu.
Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja kepada Presiden Jokowi dan para menteri di Kabinet Kerja. Dengan rakyat ikut bekerja, bekerja, dan bekerja, bersama presiden dan kabinetnya, maka Tuhan akan pula bersama kita.
Sponsored Link
Sponsored Link
Sponsored Link
Bagikan ke:
Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Email. Print!.