Sepertinya tidak habis-habisnya Gubernur DKI Jakarta Jokowi melakukan tindakan tak biasa yang membuat awak media kewalahan untuk tidak memberitakannya. Kebanyakan media menulis positif. Demikian pula sebagian besar masyarakat yang membaca atau melihatnya di siaran TV.
Dimulai dengan peluncuran Kartu Jakarta Sehat, yang membuat kewalahan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit, sehingga ada anggota DPRD DKI mewacanakan Hak Interpelasi (yang loyo sebelum tarung). Lalu disusul dengan Kartu Jakarta Pintar yang relatif mulus hampir tanpa gejolak.
Dua janji Jokowi selama kampanye sudah dituntaskannya, tanpa masyarakat harus menunggu lama. Banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk jalan protokol utama lantaran jebolnya bendung di Latuharhari, yang terjadi hanya beberapa bulan setelah ia menjabat justru lebih melambungkan namanya lantaran tanggap dan tindakannya yang luar dari pada biasa. Banyak hal lainnya yang sudah dilakukannya dan menjadi buah bibir orang, yang jika ditulis semuanya akan memakan halaman yang sangat panjang.
Sebut saja lelang jabatan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, normalisasi Waduk Pluit serta Waduk Ria-rio dengan langkah permulaan terbilang sukses, keberhasilan penataan PKL Tanah Abang - Pasar Minggu - Jatinegara - dan Pasar Gembrong, kegiatan-kegiatan seni budaya yang lebih intens dan dalam skala besar, serta dimulainya kembali pekerjaan MRT dan Monorail yang telah mangkrak selama bertahun-tahun.
Gebrakan pencabutan pentil bagi pelanggar parkir saya percayai bisa membantu memperlancar arus lalu lintas, satu hal yang diinginkan oleh semua pengguna jalan di Jakarta. Lantaran bukan Jokowi, jika tindakan itu hanya angin-anginan saja.
Gebrakan lain yang saya tunggu dari Jokowi adalah penegakan perda tentang pengenaan denda bagi pemberi pengemis di jalanan. Namun yang satu ini sebaiknya dibarengi dengan operasi intelijen untuk menangkap bos-bos pengemis dengan hukuman yang membuat mereka jera, dan memberi solusi bagi yang benar-benar mengemis karena tidak mampu membiayai hidupnya.
Satu hal yang baru-baru ini diwacanakan oleh Jokowi namun saya berpendapat sangat penting dan begitu membesarkan hati adalah keinginannya untuk membongkar pagar pembatas gedung di jalan protokol utama, seperti di Jl Gatot Subroto, Jl MH Thamrin, Jl Sudirman, Jl Dr Satrio (Casablanca) untuk membuat jalur pedestrian atau trotoar selebar 8 meter.
Sebelum wacana itu dikeluarkan, saya sempat berkeinginan untuk mengusulkan agar Jokowi memerintahkan setiap Walikota mengerjakan satu ruas jalan sebagai percontohan bagi jalan dengan jalur pedestrian yang sangat baik dan bermartabat, sekelas Orchad Road di Singapura atau bahkan bisa lebih baik dari itu.
Selanjutnya setiap kecamatan wajib membuat satu ruas jalan berdasarkan contoh terbaik dari jalan yang dibuat para walikota itu, yang kemudian diteruskan di setiap kelurahan. Dalam waktu tiga empat tahun Jakarta akan menjadi kota yang ramah dan lebih bermartabat, bukan saja bagi para pejalan kaki namun juga bagi seluruh warga dan pengunjung kota Jakarta.
Selain memberi keramahan dan penghargaan kepada pejalan kaki, jalur pedestrian lebar akan membuat Jakarta mampu menyelenggarakan karnaval dan pesta rakyat berskala besar, dengan manajemen penonton lebih baik dan lebih terkendali. Dengan jalur pedestrian yang lebar dan sangat baik, Jokowi akan lebih mudah membangun brand Jakarta, menjadikannya destinasi wisata berkelas internasional yang sesungguhnya.
Gambaran besar itu yang hendaknya bisa ditangkap oleh masyarakat, utamanya para pemilik dan pengelola gedung yang akan terkena dampak kebijakan ini. Dengan begitu kita berharap bahwa niat baik Jokowi bisa mendapat sambutan baik dan memperoleh dukungan pemilik gedung, tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan yang menjadi perhatian utama mereka.
Jakarta yang lebih berkelas dan bermartabat akan memberi dampak sangat positif bagi kehidupan bisnis dan kesehatan sosial di Jakarta, yang berkahnya juga pasti akan dinikmati oleh para pemilik gedung itu. Saya sungguh berharap bahwa rencana Jokowi yang satu ini bisa lekas terlaksana. Semoga.
Dimulai dengan peluncuran Kartu Jakarta Sehat, yang membuat kewalahan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit, sehingga ada anggota DPRD DKI mewacanakan Hak Interpelasi (yang loyo sebelum tarung). Lalu disusul dengan Kartu Jakarta Pintar yang relatif mulus hampir tanpa gejolak.
Dua janji Jokowi selama kampanye sudah dituntaskannya, tanpa masyarakat harus menunggu lama. Banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk jalan protokol utama lantaran jebolnya bendung di Latuharhari, yang terjadi hanya beberapa bulan setelah ia menjabat justru lebih melambungkan namanya lantaran tanggap dan tindakannya yang luar dari pada biasa. Banyak hal lainnya yang sudah dilakukannya dan menjadi buah bibir orang, yang jika ditulis semuanya akan memakan halaman yang sangat panjang.
Sebut saja lelang jabatan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, normalisasi Waduk Pluit serta Waduk Ria-rio dengan langkah permulaan terbilang sukses, keberhasilan penataan PKL Tanah Abang - Pasar Minggu - Jatinegara - dan Pasar Gembrong, kegiatan-kegiatan seni budaya yang lebih intens dan dalam skala besar, serta dimulainya kembali pekerjaan MRT dan Monorail yang telah mangkrak selama bertahun-tahun.
Gebrakan pencabutan pentil bagi pelanggar parkir saya percayai bisa membantu memperlancar arus lalu lintas, satu hal yang diinginkan oleh semua pengguna jalan di Jakarta. Lantaran bukan Jokowi, jika tindakan itu hanya angin-anginan saja.
Gebrakan lain yang saya tunggu dari Jokowi adalah penegakan perda tentang pengenaan denda bagi pemberi pengemis di jalanan. Namun yang satu ini sebaiknya dibarengi dengan operasi intelijen untuk menangkap bos-bos pengemis dengan hukuman yang membuat mereka jera, dan memberi solusi bagi yang benar-benar mengemis karena tidak mampu membiayai hidupnya.
Satu hal yang baru-baru ini diwacanakan oleh Jokowi namun saya berpendapat sangat penting dan begitu membesarkan hati adalah keinginannya untuk membongkar pagar pembatas gedung di jalan protokol utama, seperti di Jl Gatot Subroto, Jl MH Thamrin, Jl Sudirman, Jl Dr Satrio (Casablanca) untuk membuat jalur pedestrian atau trotoar selebar 8 meter.
Sebelum wacana itu dikeluarkan, saya sempat berkeinginan untuk mengusulkan agar Jokowi memerintahkan setiap Walikota mengerjakan satu ruas jalan sebagai percontohan bagi jalan dengan jalur pedestrian yang sangat baik dan bermartabat, sekelas Orchad Road di Singapura atau bahkan bisa lebih baik dari itu.
Selanjutnya setiap kecamatan wajib membuat satu ruas jalan berdasarkan contoh terbaik dari jalan yang dibuat para walikota itu, yang kemudian diteruskan di setiap kelurahan. Dalam waktu tiga empat tahun Jakarta akan menjadi kota yang ramah dan lebih bermartabat, bukan saja bagi para pejalan kaki namun juga bagi seluruh warga dan pengunjung kota Jakarta.
Selain memberi keramahan dan penghargaan kepada pejalan kaki, jalur pedestrian lebar akan membuat Jakarta mampu menyelenggarakan karnaval dan pesta rakyat berskala besar, dengan manajemen penonton lebih baik dan lebih terkendali. Dengan jalur pedestrian yang lebar dan sangat baik, Jokowi akan lebih mudah membangun brand Jakarta, menjadikannya destinasi wisata berkelas internasional yang sesungguhnya.
Gambaran besar itu yang hendaknya bisa ditangkap oleh masyarakat, utamanya para pemilik dan pengelola gedung yang akan terkena dampak kebijakan ini. Dengan begitu kita berharap bahwa niat baik Jokowi bisa mendapat sambutan baik dan memperoleh dukungan pemilik gedung, tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan yang menjadi perhatian utama mereka.
Jakarta yang lebih berkelas dan bermartabat akan memberi dampak sangat positif bagi kehidupan bisnis dan kesehatan sosial di Jakarta, yang berkahnya juga pasti akan dinikmati oleh para pemilik gedung itu. Saya sungguh berharap bahwa rencana Jokowi yang satu ini bisa lekas terlaksana. Semoga.
Sponsored Link
Sponsored Link
Sponsored Link
Bagikan ke:
Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Email. Print!.